Komisi VII DPR meminta penjelasan Pemerintah terkait permasalahan seputar bbm bersubsidi, baik mengenai masalah realisasi pemakaian bbm bersubsidi 2010 maupun tentang rencana pembatasan subsidi bbm 2011. permintaan ini mengemuka saat rapat kerja Komisi VII dipimpin Ketua Komisi Teuku Riefky Harsa (Fraksi PD) dengan Menteri ESDM Darwin Saleh Zahedi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12)

“Kami minta Menteri ESDM menjelaskan sedetail mungkin mengenai realisasi penggunaan bbm bersubsidi itu. Karena itu belum pernah dilakukan, seperti apa penggunaannya,” kata Anggota Komisi VII Dewi Aryani Hilman (Fraksi PDI Perjuangan)

Dewi menyayangkan data yang disampaikan Kementerian ESDM hanya mengunakan data sekunder, data dari pihak ketiga. Seharusnya kata dia, Kementerian penjelasan itu perlu dengan menggunakan data primer. “Angka kuantitatifnya seperti apa, lalu langkah apa saja yang sudah ditempuh, Sehingga dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan konsumsi bbm,” tandasnya

Menurutnya permasalahan ini merupakan domain dari kementerian ESDM, karena itu harus mempunyai data primer, bahkan data-data yang dimiliki pihak lain harus ada konfirmasi dari kementerian ESDM, supaya berdasarkan data mengenai realisasi serta langkah yang sudah ditempuh itu dapat dilakukan analisa bersama

“Sehingga apapun faktor yang menyebabkan keniakan itu bisa dibilang rasional, empiris, ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh ini pemerintah belum pernah mengajukan apapun kepada Komisi VII DPR mengenai realisasi bbm bersubsidi 2010, menteri esdm belum pernah memberikan paparan detail, saya harap media ikut menanyakan lebih detail ” tukasnya

BBM Bersubsidi 2011

            Terkait rencana pembatasan bbm bersubsidi tahun 2011, anggota Komisi VII Sutan Bhatoegana (Fraksi PD) menyesalkan wacana tersebut yang telah beredar luas di masyarakat. Pasalnya Sutan mengkhawatirkan banyak orang yang akan menimbun bbm tersebut, padahal belum tentu Januari 2011 benar terjadi pembatasan

            “Tinggal 17 hari lagi, belum ada sosilisasinya, tehnis pelaksanaannya seperti apa, jadi saya kira itu belum mungkin terlaksana. Jangan sampai biaya program penghematan ini lebih tinggi dari penghematan itu sendiri. Itu harus kita pikirkan bersama,” kata Sutan

            Ia menilai, semua yang namanya penghematan itu baik. Tapi kata dia, harus ada jaminan bahwa bbm itu untuk masyarakat, jangan sampai juga dibilang penghematan bbm bersubsidi, namun ada juga yang tidak bersubsidi.”Karena itu kita minta apapun yang direncanakan, pemerintah sendiri harus sudah siap jangan hanya melempar wacana,” imbuhnya

            Ia juga mengingatkan, bila program penghematan itu terlaksana, agar dananya diperuntukkan ke sektor lain, seperti pembangunan inprastruktur jalan, transportasi umum sehingga masyarakat bisa menikmati transportasi yang murah.

            Selain itu, lanjutnya pemerintah harus mempunyai catatan-catatan, misalnya atas program tersebut mampu menghemat sekian triliun, harus ada laporannya.

            Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon (Fraksi PDI Perjuangan) berpendapat, pemerintah dalam rangka melakukan kebijakan energi atau bbm harus mengajukan lagi kuota yang dibutuhkan dan membahasnya bersama DPR.

            “Jangan itu seolah-olah diputuskan sepihak dari pemerintah, padahal kan masih harus diajukan ke DPR ada konsekwensi yang harus dipikirkan baik dari anggarannya, tehnis pelaksanaannya,” katanya

            ia mengkhawatirkan, bila pemerintah membatasi jenis bbm bersubsidi dan membiarkan jenis yang sama dengan harga yang berbeda menyebab konotasi yang bermacam-macam. Mungkin ada yang menganggapnya sebagai kenaikan harga bbm. Untuk itu, ia meminta agar dicarikan alasan-alasan pembatasannya.

            Ia mengaku heran atas permintaan pemerintah yang selalu dibawah dari realiasasi konsumsi bbm bersubsidi pada tahun berjalan.  Ia menjelaskan, jumlah riil dari realisasi konsumsi masyarakat dari bbm bersubsidi, rata-rata pertahun menacapai 42juta kilo liter, tapi setiap tahunnya pemerintah hanya mengajukan 36juta kilo liter, pada tahun 2011 sebanyak 38juta kilo liter.

“Artinya pemerintah sendiri secara sadar, mengajukan anggarannya itu emang dibawah dari realiasasi konsumsi tahun berjalan, jadi kalau dikatakan pemerintah itu melebihi kuota saya bingung. Anda memang yang mengajukan dibawah kuota,” tanyanya

            Fraksi PDI PErjuangan sendiri kata dia, mendorong agar mencukupkan subsidi tersebut sejumlah konsumsi minimum masyarakat.

“Kalau dibutuhkan sebanyak 40juta kilo liter, ya berikanlah sejumlah itu. Jangan dibatasi, karena prinsipnya kan subsidi ini menjadi stimulus masyarakat yang belum mempunyai kemampuan daya beli,” ujarnya. (sw) Foto:doeh/parle/DS